ATURAN PENGGUNAAN LAMBANG UNTUK BAJU DINAS PERANGKAT DESA KABUPATEN BONE

 

Aturan penggunaan lambang untuk baju dinas perangkat desa biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait. Berikut adalah beberapa poin umum yang dapat menjadi pedoman dalam penggunaan lambang tersebut:

1. Desain Lambang: Lambang harus memiliki desain yang jelas dan mudah dikenali. Biasanya, lambang mencerminkan identitas desa, seperti simbol geografis, budaya, atau tradisi daerah tersebut. Lambang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

2. Posisi dan Ukuran: Lambang harus diletakkan pada posisi yang ditentukan, seperti di bagian dada kiri atau kanan baju. Ukuran lambang juga harus sesuai dengan standar yang ditetapkan agar terlihat proporsional dan tidak mengganggu penampilan.

3. Jenis Bahan dan Warna: Bahan yang digunakan untuk merancang lambang harus tahan lama, dan warna lambang harus sesuai dengan pedoman warna resmi yang ditentukan. Warna yang digunakan juga harus mudah terlihat dan tidak mudah pudar.

4. Pakaian Resmi: Penggunaan lambang hanya diperbolehkan pada pakaian dinas resmi perangkat desa. Penggunaan di luar konteks kedinasan harus dilarang untuk menjaga kesan formal dan integritas.

5. Penyimpanan dan Perawatan: Lambang yang ada pada baju dinas harus dirawat dengan baik. Tidak diperbolehkan mencuci atau merawat baju dengan cara yang dapat merusak lambang.

6. Sanksi Penggunaan Tidak Sah: Ada baiknya diatur sanksi untuk penggunaan lambang tanpa izin atau penyalahgunaan lambang. Ini bertujuan untuk melindungi citra dan nama baik perangkat desa.

7. Sosialisasi dan Pelatihan: Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh perangkat desa mengenai pentingnya penggunaan lambang dan cara merawatnya dengan baik.

 

Aturan di atas hanyalah contoh umum yang bisa disesuaikan dengan kebijakan masing-masing desa. Sebaiknya, semua perangkat desa memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya penggunaan lambang secara resmi dan bertanggung jawab.