CONTOH SURAT KETERANGAN BEDA NAMA DI KK, KTP, BPJS, DAN SPPT TANAH

Kamu seorang administrator? atau operator Desa?

Tentu sangat membutuhkan dan sibuk akan layanan persuratan di kantor bukan. Nah, mungkin suatu hal yang mudah, jika kamu sebagai administrasi lama dan tertib lengkap administrasi dan ilmu kearsipan senantiasa KAMU LAKUKAN, mungkin bukanlah suatu pekerjaan besar atau berat jika kamu dihadapkan pada pelayanan di masyarakat d kantor desa atau kantor lurah, Karena semua file-file kantor atau adanya contoh dari arsip-arsip yang lama. 

namun tidak bisa dipungkiri, khususnya untuk lingkungan desa setempat, bahwa ketika ada perpindahan jabatan kepala desa maka akan selalu terjadi perpindahan perangkat desa baru pula. kenapa hal itu terjadi? hal ini sudah menjadi kebiasaan dan bahkan telah mendarah daging di masyarakat, sebagaimana ketika terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden maka terganti pulalah kabinet atau menteri yang  mendukung pekerjaan presiden. Begitupula dengan kepala desa, jika kepala desa terganti maka terganti pulalah aparat dan perangkat desa, sampai kepada tingkat RT/RW dan tenaga pendukung lainnya dalam mengembangkan desa. 

Nah apa yang terjadi, jika semua perangkat baru, dan tidak bisa dipungkiri, jika suatu waktu para arsip yang telah dilakukan di kantor tidak ada, atau dimusnahkan bisa terjadi akibat tergantinya kepala desa, atau bencana alam sehingga arsip sudah tidak ditemukan, serta bencana alam lainnya, seperti banjir, kebakaran dan sebagainya. 

Nah, dalam blog ini akan menjelaskan dan membagikan beberapa contoh persuratan tentang administrasi di desa, Bagi kamu perangkat desa ataupun masyarakat setempat yang ingin membuat atau mengurus surat-surat di kantor lurah atau desa, namun tidak ingin menunggu lama di kantor, maka kamu bisa membuat surat-surat tersebut, kemudian hanya tinggal mengambil ttd dan cap kantor di kantor desa atau lurah setempat dimana kamu bertempat tinggal. 

Berikut contoh surat administrasi keperluan di kantor desa, diantaranya, surat keterangan beda nama saja ada dua jenisnya, sebagaimana berikut:

1. Surat Keterangan Beda Nama (KTP/KK, BPJS)

2. Surat Keterangan Beda Nama di SPPT atau Surat Perintah Pembayaran Tanah/bangunan 

diatas, masih berkisar surat keterangan beda nama. nah masih banyak surat yang dibutuhkan akan dipaparkan oleh penulis selanjutnya. 

Mengawal Pemilukada 2024

Dengan terlaksananya  pemilu serentak pada 14 Februari, kampanye pemilu 2024 tidak hanya mencakup penjaringan calon presiden dan wakil presiden, namun juga penjaringan calon anggota parlemen baik  di DPRD maupun DPRD. 

 Kegiatan pemilu kemarin, dianggap sebagai Pemilu masih berjalan lancar, banyak topik yang dibicarakan mengenai calon anggota parlemen, tetapi juga isu  desa yang semakin banyak dikampanyekan. Walaupun banyak kegiatan yang menjadi kegiatan sengketa pilpres dan kegiatan lainnya bukan.

 Kampanye pemilu yang dilakukan oleh masing-masing calon anggota parlemen diawali dengan pembentukan seorang koordinator atau koordinator desa yang bertugas melaksanakan dan mewujudkan keinginan masyarakat, yang kemudian diteruskan kepada  calon anggota parlemen tertentu, dengan derajat yang berbeda-beda kesuksesan. Hal ini ditandai dengan menjadi berbeda dengan kegiatan lain bukan

 Aspirasi masyarakat inilah yang dimanfaatkan para calon anggota parlemen untuk maju pada pemilukada dengan janji-janji dan  melakukan kerja nyata setelah mereka dilantik ke DPR. Namun tidak terjaring dalam pemilu kemarin, maka beberapa orang  pendaftar atau calon DPR kembali yang kemudian aju kembali dalam Pemilukada dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati.

Apa yang mereka lakukan walaupun kegiatan Pemilukada dilakukan di bulan 11 nantinya. namun proses atau tahapan Pemilukada sudah dimulai. 

Para calon atau yang ingin mencalonkan diri salam Pemilukada sudah melakukan trik-trik jitu agar dikenal oleh masyarakat Kini, platform-platform tersebut diorganisir oleh para calon  untuk mengumpulkan suara, memasang baliho, dan membagikan janji-janji serta kenang-kenangan kepada masyarakat guna memilih calon tertentu.

 Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa masih banyak calon bupati/wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, di masyarakat kita yang berkampanye dengan cara seperti ini.

Padahal pemberian dalam bentuk sedekah pada umumnya menjadi dasar sumbangan ini.

 Salah satu cara  agar calon anggota parlemen dikenal di masyarakat adalah dengan menyebarkan spanduk, baliho, dan lain-lain di lokasi tertentu, dan hal ini menjadi landasan dalam melakukan interaksi dan kampanye tersebut.

 Sebanyak beberapa spanduk yang dibagikan calon a tampak memasang spanduk dan baliho  di mana-mana, termasuk di jalan raya dan lokasi kerja di kecamatan.

Pemasangan spanduk dan poster di kawasan strategis di seluruh desa dan kelurahan, namun tidak hanya di seluruh atau sebagian kawasan terlarang.

Sebagaimana diketahui bahwa para bakal  calon ayang ada juga harus mematuhi peraturan dan  tata tertib pemilu yang ada serta memasang spanduk dan baliho sesuai dengan surat edaran yang berlaku, yakni penempatannya juga .

 Jumlah spanduk di  zona bebas spanduk.Di antara berbagai spanduk hukum yang ada, selain judul-judul di atas, ada beberapa  yang perlu dikritisi.

 Ini adalah zona bebas untuk pemasangan signage dan adalah sebagai berikut.

 Pemandangan mata dan pemandangan alam yang ada.

 Masih banyak rambu-rambu yang  dipasang pada pohon, yang selain tidak melindungi lingkungan, juga dapat merusak lingkungan dan pohon yang dipaku atau sudah dipasang spanduk.

  Meski banyak baliho, masyarakat belum mengetahui siapa bakal calon anggota yang akan bertarung dalam Pemilukada gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati 

  Di antara banyak calon anggota parlemen, tidak ada pemahaman yang nyata dan dapat diandalkan mengenai siapa calon anggota parlemen, pelatihan apa yang mereka miliki, dan apa visi dan misi mereka.

 Tidak ada data yang tersedia, baliho dan spanduk caleg tersebut tidak mencantumkan visi  misi  apa yang harus dilakukan, namun rata-rata ikrar dan spanduk yang disebar hanya berisi ajakan masyarakat untuk memilih atau dipilih.

 Terlepas dari apakah calon dewan atau koordinator desa membersihkan dan membuka kembali rambu-rambu yang terpasang, rambu akan berserakan di jalan setelah pemungutan suara atau pemilu.

 Berbagai permasalahan tersebut penting tidak hanya untuk pemilu mendatang, namun juga pemilu kali ini, agar para calon anggota parlemen dapat saling mendukung dan melaksanakan kegiatan pemilu sekaligus menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan visi dan misi yang jelas sebuah kontribusi.

 Mendukung kelestarian lingkungan dan lainnya.J angan biarkan calon anggota parlemen yang ada mengangkat isu lingkungan dan sampah.

 Namun, baliho itu sendiri berbahaya bagi lingkungan dan berakhir di tempat sampah atau tempat pembuangan sampah.l, dan tentunya merusak lingkungan 

 Untuk baca cerita lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, bisa juga membaca berita dalam link berikut: 

https://www.kompasiana.com/sitiaisyah110385/65b1ea62de948f288378b0e5/baliho-caleg-berserakan-padahal-sudah-ada-zona-pemasangan-spanduk-oleh-pps-desa-kelurahan