ENUMERATOR, DATA DTKS DAN DATA KEMISKINAN

Supervisor desa adalah orang yang ditunjuk oleh kepala desa dan bertugas mendukung kerja dinas sosial, pendamping PKH, dan pendamping BPNT dalam mengidentifikasi dan memverifikasi warga yang berhak menerima bantuan.

Namun, dalam dua tahun terbentuknya molekul ini, belum ada kabupaten yang dikeluarkan, dan belum ada kontribusi dari desa, dinas sosial, atau kecamatan terkait molekul tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa  kinerja enumerator sangat penting dalam menghasilkan data yang berguna (data kependudukan, data perumahan, dan data lainnya) bagi KPM binaan.

Pasalnya, dibandingkan dengan pendamping PKH dan petugas BPNT di wilayah desa lain, supervisor desa paling mengetahui keberadaan warga dan status harta benda, meski berada dalam satu  kecamatan.

BNBA Pertama, kita akan membahas beberapa tugas supervisor  antara lain: 

• Para pemimpin dan anggota masyarakat bekerja sama untuk memeriksa data kemiskinan lokal. Entri data dan koreksi data pada aplikasi SIKS-Ng Kementerian Sosial dengan akun sebagai pencacah desa.
• Meninjau data hak dukungan yang diterima dari KPM.
• Melaksanakan verifikasi dan koreksi data KPM khususnya data KPM yang meninggal dunia dengan melampirkan akta kematian yang ditandatangani kepala desa dan diunggah ke aplikasi SIKS Ng.
•  Daftarkan BBL atau data bayi baru lahir ke aplikasi agar BPJS segera aktif.
•  Melakukan pengecekan data kependudukan warga khususnya beberapa BPJS yang tidak aktif  karena data kependudukannya  tidak sesuai dengan DUKCAPIl atau NIK yang tidak aktif. Oleh karena itu, harus diaktifkan kembali menggunakan data DUKCAPIL dan warga harus meminta datang ke CAPIL untuk mengaktifkan data kependudukannya.

Hal ini menunjukkan beragamnya aktivitas dan tanggung jawab supervisor ​​dalam melaksanakan pekerjaannya. Banyak penyidik ​​yang mengeluhkan pekerjaan yang harus mereka lakukan meski tidak dibayar. Dan tugas seorang penyidik ​​sangatlah berat. Segala hal mengenai bantuan desa menyebabkan semakin sedikit orang yang ingin diterima sebagai penerima bantuan dan semakin sedikit orang yang dipandang sebagai penerima yang layak. Banyak masyarakat yang memprotes meteran tersebut dan bahkan menyalahkannya jika tidak mendapatkan bantuan.

Selain itu, banyak masyarakat yang  pada dasarnya tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan PKH atau BPNT, atau masuk dalam DTKS atau data terpadu kepedulian sosial, namun ingin tercatat sebagai penerima bantuan.

 .

 Hal ini mengharuskan para enumerator untuk mengikuti aturan dan terus memprioritaskan kebutuhan yang ada dibandingkan kebutuhan keluarga ketika memasukkan data kemiskinan.

 Baca Juga : Kegiatan Pemetaan Sosial Sebagai Tindak Lanjut Kegiatan Sertifikasi Tanah di Desa Pada para pencacah tentunya akan banyak yang protes, dan tentu saja akan meresahkan secara psikologis dan banyak yang mengundang cemoohan dari pihak-pihak yang ingin ikut dan meminta bantuan.

 Oleh karena itu, pekerjaan seorang penyidik ​​memerlukan kekuatan mental.

 Penghitung salam.

 

BULOG SEBAGAI MITRA PENYEDIA BANTUAN PANGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bantuan prosedur penerimaan beras bulan September akan dikelola oleh pendamping PKH dan disalurkan ke masing-masing kantor desa. Penerima bantuan atau KPM  adalah penerima bantuan BPNT yang penyalurannya dilakukan setiap bulan di kantor desa.

Jenis bantuannya adalah beras yang diproduksi pemerintah daerah di Bulog. Ini merupakan kegiatan rutin  penyaluran BPNT, namun apa bedanya dengan penyaluran BPNT sebelumnya Perbedaannya terletak pada somasi dan surat pertanggungjawaban penerima dan penyalur bantuan AS ini.

Dengan menggunakan aplikasi Giro-Pos  dan memindai barcode penerima bantuan yang sesuai dengan NIK KTP, Anda akan mendapatkan foto KPM penerima. Terdapat foto bantuan beras yang diantar ke KPM. Lebih lanjut, manfaat  inovasi dalam pendistribusian bantuan ini semakin memperjelas bahwa bantuan ini lebih transparan dan mudah dijelaskan. Sebab bantuan ini berdasarkan fakta dan laporan yang terdokumentasi, langsung diintegrasikan dan dikirimkan ke pusat. Melalui aplikasi  nyata.

Hal ini dinilai lebih masuk akal dibandingkan penyaluran bantuan sebelumnya karena menyalurkan bantuan beras setiap bulan kepada penerima bantuan  hanya berdasarkan tanda tangan KPM pada daftar penerima bantuan atau sidik jari KPM. Selain itu, proses penerimaan bantuan  juga menjadi tantangan berat bagi pengasuh PKH dan pendamping sosial dinas sosial. Sebab, proses penyalurannya rumit dan memakan waktu lama bagi para pengasuh PKH.

Namun hal ini merupakan bentuk kewajiban  pendamping PKH untuk menyalurkan bantuan dan menggunakan bantuan yang diterima secara tepat sasaran. Selain  itu, pemerintah daerah juga menerima beberapa pengaduan, antara lain: Karena  ini adalah proses pendistribusian bantuan AS dengan cara  baru,  beberapa orang mengeluhkan antrian untuk mengambil bantuan yang mereka terima karena merekalah yang pertama memberikannya.

Hal ini menunjukkan bahwa  masyarakat Indonesia masih kurang memiliki budaya prosesi. Masyarakat perlu lebih mengembangkan budaya kesabaran. Banyak yang menilai proses pemberian bantuan membutuhkan waktu tunggu yang lama karena jaringan yang ada. Proses penyaluran bantuan  menggunakan aplikasi menunjukkan bahwa tempat penyaluran bantuan yaitu balai desa harus memiliki jaringan yang terbaik.

Lantas bagaimana dengan kantor desa yang tidak terdukung dan berada di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet? Hal ini menjadi perhatian pemerintah dan sesuai prosedur yang ada, untuk menjamin akuntabilitas, pendistribusiannya boleh dilakukan di  kantor kecamatan terdekat. Setiap kali sistem yang ada diperbarui, tentu saja terdapat keuntungan dan kerugian pada semua aktivitas.

Namun demikian, agar dapat bertahan di era digitalisasi, perlu senantiasa mengikuti inovasi kegiatan yang ada dan inovasi tanggung jawab. Karena perkembangan teknologi  semakin pesat dan kita sebagai masyarakat harus beradaptasi dengan peraturan yang ada.