CONTOH PENULISAN ADMINISTRASI DHKP DAN DPHP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DHKP ATAU DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN. 

DHKP Pajak bumi dan bangunan berisi tentang daftar himpunan pajak bumi dan bangunan. didalamnya berupa Nomor, Nomor NOP yaitu nomor blok dan nomor seri bangunan dan bumi yang ada, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, pajak terhutang, perubahan pajak, tanggal bayar.

Berikut contoh tentang isian DHKP yang ada di desa:

 

Beberapa hal yang ada dimuat dalam DHKP yaitu:

• Nomor: ini berisi data yang terisi secara terus menerus.
• Nomor SPPT yang berisi tentang nomor blok dan nomor seri bangunan yang terdiri atas 4 nomor, yaitu 0000 sampai kesekian. Sedangkan blok dari nomor 001 sampai nomor 020.
• Nama Wajib Pajak: nama wajib pajak disini masih perlu pembaharuan dan perbaikan, akibat masih banyaknya nama dalam wajib pajak yang sudah meninggal atau nama wajib pajak yang tidak sesuai akibat warisan atau hibah, jual beli atau lainnya. Sehingga ini menjadi alasan kenapa dalam proses penerimaan DHKP desa kadang terlambat.
• Alamat wajib pajak yang ada itu hanya berdasarkan dimana letak objek pajak tersebut juga. Olehnya itu, wajib pajak terkadang tidak sesuai dengan alamat yang memiliki wajib pajak tersebut di atas.
• Adapun Pajak Terhutang berisi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh penerima wajib pajak. Adapun jumlah pajak yang di bayar yaitu sesuai dengan NJOP yaitu nomor jumlah dan besaran pajak yang ada. 
• Perubahan Pajak, itu ketika tahun berjalan terdapat perubahan nama pajak baik berupa nama ataupun luas nya 
• Terakhir tanggal bayar. Dalam tanggal bayar yang ada, seharusnya dilakukan penulisan agar kita tahu kapan pembayaran pajak yang ada, namun akibat dari dasar dan adanya beberapa agen pajak, maka administrasi pajak ini tidak dilakukan.

Berikut contoh DHKP yang ada:

adapun istilah lain, yaitu DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN seperti di bawah ini:

yang termuat didalamnya:

nomor urut yang isiannya berisi 30 nomor dalam satu halamannya, adapun yang isiannya itu berupa 4 lembar, dimana:

• Lembar 1 untuk Desa/Kelurahan berwarna putih, 
• Lembar 2 untuk Bapenda yang  berwarna Pink, 
• lembar 3 berwarna hijau untuk kecamatan, dan 
• lembar 4 warna kuning untuk pihak bank dalam penyetoran. 

Olehnya itu berkas ini ditulis dan wajib dikumpul dan menjadi bukti ketika pelunasan pajak yang dilakukan oleh desa. 

adapun beberapa yang dimuat dalam buku harian pajak ini yaitu:

• nomor urut
• nomor induk/Seri atau nomor SPPT
• Tahun Pajak
• Pajak Terhutang pada SPPT
• Denda
• Jumlah
• Dan keterangan apakah lunas atau tidak.

Demikian data yang harus dimuat dalam DHKP dan DPHP. 

SEMOGA BERMANFAAT!

CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA

kartu keluarga merupakan salah satu persuaratan yang sangat dibutuhkan selain dari idnetitas KTP. KTP berlandaskan kartu keluarga. Kartu keluarga mengupayakan dalam satu rumah tangga yang bisa terdiri atas suami, istri, anak, cucu, mertua, orang tua, ataupun ipar atau saudara lain yang berada dalam satu atap ataupun tidak akibat adanya sekolah atau pekerjaan di lain tempat. namun masih mengikut kartu keluarga pada orang tuanya. 

berikut contoh keterangan atau format isian untuk kartu keluarga.

• No. KK
• Nama kepala keluarga
• Alamat
• RT/RW
• Kel/Desa
• Kecamatan
• Kabupaten/Kota
• Kode Pos
• Provinsi
• Nomor
• Nama Lengkap
• NIK / NIS
• Jenis kelamin
• Tempat Lahir
• Tanggal Lahir
• Agama
• Pendidikan
• Pekerjaan
• Golongan Darah
• Status Perkawinan
• Status Hubungan dalam keluarga
• Kewarganegaraan
• Dokumen Imigrasi baik No. Paspor atau Nomor KITAS/KITAP
• Nama Orang Tua baik Ayah maupun Ibu.
• Tempat, dan Tanggal Pembuatan
• Penomoran dan TTd Kepala lingkungan atau dusun
• Penomoran dan TTd Kepala desa
• Penomoran dan TTd Camat Setempat
• TTd Kepala keluarga

CONTOH SK PEMBENTUKAN SATGAS KEAMANAN DESA

 Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam negara republik indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan desa dan keamanan seluruh masyarakat desa. 

Keamanan terjamin jika adanya komitmen desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan desa dan beberapa hal lainnya. Keamanan desa walau pada umumnya, dijaga dan dilibatkannya Hansip atau petugas ketertiban, namun hal tersebut tidak cukup untuk menjaga keamanan desa dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Olehnya itu peerintah setempat memberikan tugas kepada desa/lurah untuk membentuk satuan tugas keamanan desa.

Berikut Surat Keputusan kepala desa terkait pembentukan satuan tugas keamanan desa sebagai berikut:

dalam surat keputusan tersebut, termuat didalamnya tentang surat keputusan, berbagai keputusan dan aturan-aturan yang mengikatnya mulai dari peraturan presiden, peraturan undang-undang, pasal-pasal dan  peraturan desa dalam unit terkecil.  Kemudian nama-nama yang termasukdalam satuan tugas keamanan desa yaitu:

1. kepala desa
2. sekretaris desa
3. babinsa
4. babinkamtibmas
5. kasi/kaur desa
6. imam desa
7. kepala dusun/lingkungan 
8. Tokoh masyarakat

selanjutnya, surat keputusan ini akan menjadi surat keputusan resmi kepala desa dan orang yang termasuk didalamnya memiliki kewenangan dalam membuat keamanan desa menjadi lebih baik.

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH/LAHAN

Surat keterangan kepemilikan tanah.lahan biasanya dipergunakan dan dibutuhkan ketika akan melakukan pengurusan berkas sertifikat tanah/bangunan di kantor pertanahan. surat keterangan kepemilikan tanah ini dibutuhkan menjadi pengganti dari surat SPPT atau surat warisan atau hibah yang dimiliki. atau surat jual beli. sebagaimana kita ketahui bahwa orang jaman dulu, dalam melakukan pewarisan tanah/bangunan, jual beli dan lainnya tanpa melalui surat-surat tersebut. Olehnya itu, surat keterangan ini bisa menjadi pengganti surat kepemilikan tanah yang sah lainnya. 

berikut contoh surat keterangan kepemilikan tanah lainnya:

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH/LAHAN

Surat keterangan kepemilikan tanah ini berupa:

•  kop surat
• judul surat dengan keterangan kepemilikan tanah.
• identitas orang yang memiliki surat tersebut di atas.
• keterangan bahwa warga tersebut benar benar warga desa setempat dan memiliki tanah tersebut dengan nomor rinci atau SPPT dan keterangan luas tanah yang ada.
• batas-batas tanah tersebut.
• ditandatangi oleh dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk tanah yang dimiliki itu
• diketahui, tandatangan dan di stemple kepala desa.

SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK DARI DESA UNTUK MENGURUS SKCK

 

Surat keterangan kelakuan baik merupakan salah satu syarat surat yang harus ada ketika ingin membuat SKCK. SKCk sebagai salah satu syarat ketika seseorang ingin melamar pekerjaan. SKCk adalah surat keterangan catatan kriminal yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak pernah diberi hukuman, dan memiliki tindak pidana. 

Sebelum melakukan pengurusan SKCK di kantor Polisi kabupaten, maka terlebih dahulu kita mengurus surat keterangan kelakuan baik di kantor desa/lurah setempat. Sebagaimana berkas-berkas administrasi lain, bahwa dalam setiap pengurusan  berkas membutuhkan KTP atau kartu tanda pengenal. 

Berikut contoh surat keterangan kelakuan baik yang bisa diperoleh di kantor desa/lurah:

Surat keterangan kelakuan baik sama dengan surat keterangan lainnya yaitu terdiri atas:

1. kop surat 
2. judul surat keterangan berkelakukan baik
3. identitas orang yang mau menggunakan keterangan kelakukan baik tersebut.
4. keterangan bahwa benar-benar warga desa dan tidak memiliki tindak kriminal di desa/lurah atau wilayah tersebut.
5. diketahui kepala desa, tanda tangan dan di stempel

SEMOGA BERMANFAAT!!!

SURAT KETERANGAN TIDAK BERADA DI TEMPAT

surat keterangan tidak berada di tempat ini biasa digunakan untuk memberikan keterangan kepada orang atau perusahaan ataupun organisasi bahwa orang yang tersebut namanya sedang tidak berada di lokasi rumah atau wilayah yang sesuaidengan KTP tersebut. 

Keterangan ini bisa digunakan dan berguna untuk keperluan tertentu dengan di tandatangani kepala desa/lurah atau pemerintah setempat terkait hal tersebut. 

SURAT KETERANGAN TIDAK BERADA DI TEMPAT

Contoh keterangan tidak berada di tempat seperti di atas:

• kop surat
• judul surat keterangan
• identitas orang yang yang tidak berada di tempat tersebut atau yang dimaksud dalam surat tersebut.
• keterangan bahwa orang tersebut benar warga desa/lurah setempat, dan menunjukkan alamt atau tempat bepergian yang sesungguhnya.
• diketahui kepala desa dan di tandatangani serta di stempel. 

SEMOGA BERMANFAAT!!!

CONTOH SURAT KETERANGAN WARISAN

 WARISAN merupakan salah satu hal yang sering menjadi perdebatan dan sumber masalah bagi orang yang mendapatkan warisan atau keluarga yag memiliki warisan. 

warisan dalam adminitrsasinya terkadang dibutuhkan, guna akan kejelasan kepemilikan akan satu hal yang diwarisi dan orang yang mewarisi hal tersebut di atas. 

Warisan dalam berlakunya ada dua, yaitu:

1. keterangan warisan bagi perwaris yang telah meninggal

SURAT KETERANGAN WARISAN JIKA YANG MEWARISKAN SUDAH MENINGGAL

surat keterangan warisan ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki hak waris dan pewaris yang telah meninggal. dengan format keterangan warisan seperti halnya di atas yaitu:

• kop surat
• keterangan warisan
• identitas orang yang memiliki warisan tersebut
• keterangan tanah/bangunan yang diwarisi dengan keterangan no.SPPT atau nomor sertifikat serta luas tanah/bangunan dan lokasi dari tanah/bangunan tersebut.
• dilampirkan bukti SPPT atau sertifikat tanah/bangunan
• saksi yaitu dari ahli waris yang lain dan pemerintah setempat.
• diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

 2. Surat Keterangan Warisan bagi yang Masih Hidup

SURAT KETERANGAN WARISAN BAGI YANG MEWARISKAN MASIH HIDUP

Keterangan warisan bisa diperoleh sebelum orang tua atau pewaris meninggal dunia, hal ini diupayakan oleh keluarga atau orang tua yang tidak mau anaknya atau para ahli waris berselisih di kemudian hari. Karena harta adalah salah satu alasan yang membuat sesuatu hal menjadi sengketa.

surat keterangan warisan ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki hak waris dan pewaris yang masih hidup, dengan format keterangan warisan seperti halnya di atas yaitu:

• kop surat
• keterangan warisan
• identitas orang yang memiliki warisan tersebut
• keterangan tanah/bangunan yang diwarisi dengan keterangan no.SPPT atau nomor sertifikat serta luas tanah/bangunan dan lokasi dari tanah/bangunan tersebut.
• dilampirkan bukti SPPT atau sertifikat tanah/bangunan
• saksi yaitu dari ahli waris yang lain dan pemerintah setempat.
• diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.