JABATAN SEBAGAI AMANAH YANG HARUS SENANTIASA DI JAGA

Jabatan dalam konteks organisasi, pemerintahan, atau institusi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap individu yang diberi kepercayaan untuk memegang posisi tertentu seharusnya memahami bahwa jabatan tersebut bukanlah sekadar suatu gelar atau kedudukan, melainkan suatu tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai jabatan sebagai amanah:

Kepercayaan: Jabatan adalah manifestasi dari kepercayaan orang lain, baik itu atasan, rekan kerja, atau masyarakat. Menjaga kepercayaan ini berarti menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

Tanggung Jawab: Setiap jabatan datang dengan serangkaian tanggung jawab. Penting untuk melaksanakan semua kewajiban yang ada dan melakukan yang terbaik dalam tugas yang diemban.

Akuntabilitas: Pemegang jabatan harus bersikap akuntabel. Ini berarti siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas.

Etika: Memegang jabatan juga berarti mematuhi etika yang berlaku dalam organisasi atau institusi. Tindakan yang etis akan membantu membangun reputasi yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Pelayanan: Jabatan seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk melayani orang lain. Menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan berdampak pada orang lain dapat memotivasi untuk bekerja dengan lebih baik.

Pengembangan Diri: Dengan memegang jabatan, individu memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Ini termasuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih baik tentang bidang yang diambil.

Kepemimpinan: Jabatan sering kali terkait erat dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya memerintah, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Transparansi dan Komunikasi: Penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan semua pihak yang terlibat. Ini akan membantu membangun hubungan yang baik dan menghindari konflik.

Menjaga jabatan sebagai amanah adalah tanggung jawab yang harus diemban dengan serius. Dengan kesadaran akan amanah ini, setiap individu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi, masyarakat, dan dirinya sendiri. 

Semarak Buka Puasa Bersama Pemerintah Setempat

Semarak buka puasa bersama pemerintah setempat adalah sebuah kegiatan yang sering diadakan selama bulan Ramadan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Mejsid Anwar Desa Itterung, yang didesa itterung Kecamatan tellu Siattinge Kab. Bone. Acara ini biasanya diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, antara lain:

1. Buka Puasa Bersama: Kegiatan inti dari acara ini adalah berbuka puasa bersama. Makanan dan minuman disediakan untuk seluruh peserta, termasuk warga, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah.

2. Pemberian Santunan: Acara semacam ini sering kali juga diisi dengan pemberian santunan atau bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya, terutama di bulan suci Ramadan.

3. Pengajian atau Tausiah: Sebagai tambahan, sering kali diadakan sesi pengajian atau tausiah yang disampaikan oleh ulama atau tokoh agama. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman keagamaan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan.

4. Kegiatan Sosial: Selain buka puasa, acara ini juga bisa mencakup kegiatan sosial seperti bakti sosial, pembagian sembako, atau kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

5. Seni dan Budaya: Beberapa acara juga menyertakan pertunjukan seni dan budaya, seperti musik religi atau tari-tarian yang berhubungan dengan tema Ramadan, untuk menambah suasana meriah.

6. Dialog Interaktif: Acara buka puasa bersama sering kali menjadi ajang dialog antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan masukan terkait program pemerintah.

Kegiatan semacam ini tidak hanya menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan saling berbagi, terutama dalam konteks bulan suci Ramadan.

 

Penetapan Zakat Fitrah Tahun 2025

Penetapan zakat fitrah biasanya dilakukan berdasarkan beberapa faktor, seperti harga bahan makanan pokok yang umum dikonsumsi di wilayah tertentu dan juga jumlah kebutuhan makanan untuk seorang individu selama satu hari. Untuk tahun 2025, penetapan zakat fitrah mungkin akan mengikuti pedoman yang sama, di mana lembaga atau otoritas yang berwenang di masing-masing daerah akan melakukan survei atau pengamatan terhadap harga-harga bahan makanan.

Secara umum, zakat fitrah diukur dengan menggunakan satuan yang biasanya berupa makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Di Indonesia, zakat fitrah yang umum ditetapkan berkisar antara:

• 4 liter beras per orang. atau seharga 50.000 per orang untuk beras kepala, 
• sedangkan untuk beras biasa yaitu 4 liter atau 40 ribu, 
• sedangkan fidyah yaitu 20.000-30.000 per hari, 
• dengan infaq rumah tangga yaitu Rp. 10.000/Tahun.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang besaran dan cara pembayaran zakat fitrah tahun 2025, dianjurkan untuk merujuk kepada lembaga zakat terpercaya, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau organisasi zakat lainnya, serta mengikuti pengumuman resmi yang dikeluarkan menjelang bulan Ramadan.

Prinsip Pancasila, dan prinsip Praktis dalam Pengawasan Pemimpin

Prinsip pengawasan merupakan dasar bagi semua orang dalam melakukan pengawasan, baik sebagai seorang pemimpin maupun sebagai masyarakat umum dalam mengawasi berbagai kebijakan atau kegiatan yang ada di sekitar kita. Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan orang-orang yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan secara penuh. 

sebagaimana diketahui bahwa prinsip pengawasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain keempat prinsip pengawasan yang dijelaskan sebelumnya dalam blog ini,  terdapat pula prinsip pengawasan sebagai berikut: 

Prinsip Pancasila

Seluruh tenaga pendidikan Indonesia harus  konsisten mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila adalah prinsip dasar atasan. Pengawas dapat berupa direktur sekolah atau madrasah. Tentu saja prinsip dasar dalam melakukan  pengawasan dan pengawasan adalah menghormati Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan terhadap sesama warga negara, adanya persatuan antar organisasi, mengutamakan nasehat, dan keadilan baik terhadap pengawas maupun dirinya sendiri. Seseorang yang mengawasi.

Prinsip Praktis 

Prinsip Praktis artinya segala sesuatu didasarkan pada pelaksanaan yang dilakukan. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus diikuti oleh pengawas agar pembinaan berhasil, dan prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh diikuti oleh pengawas dalam melakukan supervisi.

 Ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh para manajer, terbagi menjadi prinsip positif dan prinsip negatif.

• Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam pekerjaan seorang manajer.

Pengawas bertanggung jawab atas kualitas guru dan staf yang diawasinya. Oleh karena itu, kemampuan seorang pemimpin  untuk memenuhi tanggung jawab ini sangatlah penting. Prinsip dasar kepemimpinan  telah dikenal sejak lama  dalam sejarah umat manusia. Dalam masyarakat kuno, kepemimpinan adalah soal kelangsungan hidup. Namun kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan sukses atau tidaknya pencapaian tujuan.

• Manajer harus memiliki kualitas dan keterampilan untuk memimpin anggota organisasi.

Informasi tentang atasan Anda memberikan informasi tentang hasil pengawasan Anda, hasil apa yang Anda peroleh, dan orang-orang yang Anda awasi. Faktor keluaran merupakan besarnya hasil yang dicapai suatu unit kerja dan memberikan informasi mengenai seberapa baik  seseorang mencapai apa yang  direncanakan. 

Faktor-faktor produksi tersebut meliputi produktivitas, kualitas, profitabilitas (profitabilitas), dan efisiensi. Faktor manusia menunjukkan tingkat kerjasama antar karyawan masing-masing perusahaan dan tingkat kepuasan karyawan. Ini termasuk tingkat antusiasme, ruang lingkup dan jenis komunikasi, tingkat motivasi, komitmen terhadap tujuan perusahaan, dan tingkat konflik antarpribadi dan  kelompok. Tujuan di tempat kerja tidak dapat dicapai kecuali manajer berkolaborasi dengan karyawan untuk  mencapai hasil.  Ketika manajer gagal mengatasi faktor manusia,  komunikasi dapat terputus dan  berbagai bentuk konflik dapat muncul.

• Motivasi kerja karyawan menurun, ketidakhadiran dan pengunduran diri karyawan menjadi permasalahan utama. Permasalahan tersebut berdampak pada faktor produksi seperti  tidak tercapainya target, peningkatan biaya, dan penurunan kualitas produk.

•  Pengawasan dapat terlaksana dengan baik apabila semua orang yang terlibat dalam proses antusias dan profesional terhadap proses pengawasan yang ada.

•  Hasil pengawasan kemudian digunakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki kegiatan lainnya.

 Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa prinsip pengawasan dapat bersifat praktis dan dimensi pancasila. ini merupaakn bagian pengawasan yang bisa dilakukan dalam berbagai tindak lanjut dalam berbagai kegiatan lainnya.

Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa merupakan forum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait penggunaan dana desa bagi desa dalam kabupaten tertentu. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 atau tahap 2.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan potensi desa. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui beberapa langkah penting:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada aparat desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan akuntabilitas.

2. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes): Memfasilitasi desa dalam menyusun RAPBDes yang baik dan transparan. Ini meliputi pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

3. Pendampingan dalam Penganggaran: Mendampingi desa dalam proses penganggaran untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ini juga termasuk mengedukasi tentang sumber-sumber pendapatan desa.

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti publikasi laporan keuangan dan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan mekanisme akuntabilitas yang baik.

5. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti sistem aplikasi yang bisa membantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

6. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran desa, serta membantu desa dalam melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kendala atau penyimpangan.

7. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Menggandeng lembaga swasta, NGO, atau akademisi dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

8. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa: Mendorong pembentukan lembaga atau kelompok masyarakat yang dapat berfungsi sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa serta memberikan masukan untuk perbaikan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“kontinum perubahan” dalam organisasi

Bagaimana melakukan perubahan, atau yang disebut dengan “kontinum perubahan”. Ini termasuk penyetelan. Perubahan menarik yang  mengantisipasi perubahan lingkungan atau upaya meningkatkan efisiensi atau efektivitas.

Optimalisasi dilakukan dengan memperbaiki  cara karyawan melakukan pekerjaannya, terutama berbagai aktivitas, SOP, atau dikenal prosedur operasi standar untuk pekerjaan yang perlu dilakukan secara sistematis atau berurutan.

Kustomisasi.

• Kustomisasi.atau adaptasi terhadap lingkungan merupakan suatu bentuk perubahan yang tidak kita rencanakan, namun merupakan hal yang mendasar bagi kelangsungan hidup dan perubahan yang terjadi dalam organisasi.
• Pegawai yang dapat cepat beradaptasi  dengan lingkungan kerja, baik terhadap dirinya sendiri maupun  terhadap kinerja perusahaan dan struktur kerja, akan mampu bertahan dengan sukses dalam organisasi. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa bertahan dan  beradaptasi dengan manusia, teknologi, dan sistem kerja organisasi kemungkinan besar akan gagal.

 Ubah arah.

•  Berpaling berarti mengembalikan perhatian pada berbagai cara untuk berputar. Perubahan menyeluruh yang kembali pada visi, misi, dan tujuan organisasi.Tidak masalah jika hal tersebut masih sejalan dengan perubahan yang dilakukan.
• Perubahan seperti ini bisa berdampak luas jika perubahan yang dilakukan  tidak lagi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan. Karena perubahan itu bersumber dari fondasi organisasi, yaitu fondasi organisasi.
• Perubahan arah dipahami sebagai perubahan organisasi yang menyesuaikan tujuan organisasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap apa yang dibutuhkan.

 Ciptaan baru.

•  Rekreasi perubahan Artinya diperlukan kreatifitas dan semangat kreasi  dalam melakukan perubahan. Hal ini dilakukan untuk menjadi organisasi yang mendukung  dan beradaptasi terhadap perubahan. Namun umumnya tidak dapat dikendalikan karena  perubahan lingkungan atau waktu.
• Adanya pemersatu perubahan dalam suatu organisasi dan komitmen seluruh anggota dalam organisasi menciptakan organisasi yang abadi. Sebuah organisasi yang senantiasa bergerak maju dengan segala perubahannya. 

Komitmen dan kekompakan antar seluruh unit organisasi serta  adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang  dilakukan.  Manajemen perubahan sama pentingnya dengan proses perubahan itu sendiri.

Penulis: Sitiaisyah110385

PENERTIBAN ADMINISTRASI DESA

Penertiban administrasi desa adalah proses untuk memastikan bahwa semua aspek administratif di pemerintahan desa berjalan dengan baik, tertib, transparan, dan akuntabel. Penertiban ini penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, mendukung pelayanan publik yang lebih baik, serta memastikan pengelolaan sumber daya desa yang efisien. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek yang perlu diperhatikan dalam penertiban administrasi desa:

1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur

• Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur): Menyusun SOP yang jelas terkait dengan berbagai aspek administrasi, mulai dari pengelolaan keuangan, pengarsipan dokumen, hingga pelayanan kepada masyarakat.
• Pedoman Administrasi: Menyusun pedoman administratif yang dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban perangkat desa.

2. Pengarsipan yang Teratur

• Sistem Pengarsipan: Menerapkan sistem pengarsipan yang baik, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dokumen penting seperti daftar hadir, laporan kegiatan, dan dokumen keuangan harus diarsipkan dengan rapi.
• Keteraturan Dokumen: Menyusun dokumen dengan kategori yang jelas, seperti dokumen keuangan, dokumen perencanaan, dan dokumen hasil kegiatan untuk memudahkan pencarian dan akses.

3. Peningkatan Kualitas SDM

• Pelatihan dan Pendidikan: Mengadakan pelatihan bagi perangkat desa terkait administrasi, penggunaan teknologi informasi, dan manajemen perencanaan dan penganggaran.
• Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa semua perangkat desa memahami dan melaksanakan tugas administratif dengan baik.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

• Laporan Kegiatan: Menyusun laporan kegiatan secara berkala yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perangkat desa dalam mengelola sumber daya.
• Sistem Informasi Desa: Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait administrasi desa, seperti laporan keuangan, program kerja, dan lainnya.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

• Digitalisasi Administrasi: Menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi desa, seperti penggunaan aplikasi untuk laporan kegiatan, manajemen keuangan, dan pengarsipan dokumen.
• Website Desa: Membuat website desa yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang berbagai program, berita, dan data statistik desa.

6. Pengawasan dan Evaluasi

• Tim Pengawas: Membentuk tim pengawas yang bertugas untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan administrasi desa.
• Pelaporan Temuan: Menyusun laporan mengenai temuan-temuan yang berkaitan dengan ketidaktertiban administratif dan memberikan rekomendasi perbaikan.

7. Partisipasi Masyarakat

Mendorong Keterlibatan Warga: Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses administrasi, seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa.

Forum Masyarakat: Mengadakan forum atau musyawarah desa secara rutin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan administrasi desa.

Penutup

Penertiban administrasi desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah desa. Dengan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel, desa dapat lebih mudah dalam melayani masyarakat dan mengelola sumber daya yang ada. Implementasi penertiban administrasi juga dapat menghasilkan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang baik dalam upaya pembangunan desa yang berkelanjutan.