SURAT KETERANGAN DAN PERMOHONAN BBM PETANI

Apakah wilayahmu adalah wilayah pertanian? Hidup dalam wilayah pertanian, perangkat desa atau pemerintah juga akan disibukkan dengan pengantar dan keterangan permohonan permintaan BMM dari petani di Pertamina cabang setempat. kenapa hal itu terjadi?

sebagaimana diketahui bahwa pertamina dalam cabang apapun mengeluarkan edaran tentang tidak bolenya memperjualbelikan BBM dalam bentuk jerigen-jerigen secara langsung, tanpa adanya surat keterangan pertanian atau perusahaan setempat.  Hal tersebut dilakukan guna untuk mengurangi penyelenggaraan penyelewenangan atau penggunaan tidak bertanggungjawab di pasaran atau dimasyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. 

Berikut beberapa surat yang kamu butuhkan jika ingin mengambil BBM baik solar, bensin dalam bentuk pertalite, atau pertamax sebagai berikut:

1. Surat Keterangan

Surat keterangan ini digunakan ketika Seorang yang ingin mengambil BBM Petani namun di KTP atau kartu tanda pengenalnya memiliki profesi atau pekerjaan lain, selain petani seperti wiraswasta, belum/tidak bekerja, perdagangan atau pekerjaan lainnya.

Dalam surat keterangan diatas, dijelaskan secara jelas bahwa pemohon yang ingin mengambil BBM untuk pertanian benar-benar memiliki profesi sebagai petani dan bekerja dalam pertanian, yang selanjutnya di tandatangani dan dibubuhi stempel oleh kepala desa/lurah setempat.

2. Surat permohonan Rekomendasi pembelian BBM yang ditujukan kepada Kepala dinas tanaman pangan, hortikulturan dan perkebunan kabupaten setempat.  Berikut contohnya: 

Dalam surat keterangan ini ditulis tentang keterangan pemohonsebagaimanayang terulis dalam KTP atau tanda pengenal pemohon, identitas usaha yang dilakukan ditulis keterangan pertanian, jumlah BBM yang digunakan dan jensinya, serta ditanda tangi oleh pemohon, penyuluh atau dinas pertanian kecamatan serta diketahi oleh kepala desa/lurah setempat.

SEMOGA BERMANFAAT

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPJTM) SUAMI ISTRI

Mungkin dibenak kita, apa perbedaan dengan surat pertanggungjawaban yang dimuat penulis sebelumnya? kali ini membahas tentang surat pertanggungjawaban mutlak (SPJTM) suami istri. Apa gunanya SPJMT ini.

SPJTM suami istri ini merupakan pengganti buku nikah sementara bagi orang tua yang dahulu yang menikah tanpa adanya buku nikah atau pencatatan di KUA setempat. SPJTM ini juga bisa digunakan ketika kita ingin mengurus berkas khususnya data kependudukan di DISDUKCAPIL namun tidak memiliki buku nikah, dan ingin mengurus AKTA atau lainnya, maka SPJTM ini bisa dilampirkan. 

apakah SPJTM ini berguna juga bagi pasangan yang baru menikah sekarang ini? Sepengetahuan penulis SPJTM ini hanya digunakan bagi orang tua atau orang tua dahulu yang tidak memiliki atau kehilangan buku nikah. 

Dari  gambar diatas jelas yang bertanda tangan disini adalah kepaladesa/lurah setempat dimana seseorang menikah, data suami dan istri serta data seorang dua saksi, sebaiknya yang menjadi saksi adalah orang tua masing-masing suami istri jika masih hidup, aatau orang yang pernah menyaksikan terjadinya ijab kabul tersebut, atau kepala lingkungan dan keluarga lainnya. 

SEMOGA BERMANFAAT

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPJTM) UNTUK KEPEMILIKAN TANAH/LAHAN

 

SPJTM atau surat pertanggungjawaban mutlak adalah salah satu surat yang digunakan sebagai pengganti dari kepemilikan yang sah akan suatu hal. Dibawah ini diuraikan tentang surat keterangan perratanggungjawaban mutlak yang digunakan dalam pengurusan surat-surat pertanahan, seperti SPPT yaitu surat perintah pembayaran tanah di Dispenda kabupaten/Kota, Walau SPPT ini digunakan sebagai bukti pembayaran yang sah terhadap suatu lahan baik kebun, sawah, perumahan, empang dan lainnya, namun kepemilikan di SPPT belum tentu menyesuaikan dengan pemilik yang sebenarnya.

 

SPPT hanya digunakan sebagai alat pemabayaranyang sah terhadap tanah/sawah, namun di masyarakat sekitar nama di SPPT terkadang bukan pemilik yang sesungguhnya, karena berakibat orang yang mengerjakan sawahnya atau kebun, sehingga namanya tertera di SPPT bukan pemilik yang sebenarnya. Bisa juga diakibatkan oleh jual beli tanah, warisan, hibah  namun belum balik nama SPPT.

Surat keterangan pertanggungjawaban mutlak ini, dapat kamu gunakan ketika akan pengurusan sertifikat tanah atau perubahan nama SPPT di dinas terkait. 

keterangan pertanggungjawaban mutlak. lampiran

SEMOGA BERMANFAAT.

PRINSIP SUPERVISI PEMBELAJARAN

Supervisi atau pengawasan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan mengajar dan kualitas belajar peserta didik. Kemampuan pemantauan pembelajaran bersifat kompleks, mencakup hampir semua bidang, dan sangat berguna bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Proses Pembelajaran

Hal ini dilakukan untuk menutupi kelemahan dan mengangkat potensi yang berakar pada keunggulan dan kesejahteraan daerah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip supervisi pembelajaran: 

1. Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan. Ini adalah layanan kolaboratif dan inklusif. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan supervisi terhadap seluruh guru.
2. Berlaku pengawasan terhadap semua guru di lembaga. Pengawasan hendaknya menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan serta membantu melaksanakan maksud dari berbagai tujuan tersebut.
3. Pengawasan memberikan pengawasan untuk  meningkatkan hubungan komunikasi antara seluruh anggota lembaga pendidikan: kepala sekolah, guru, dan sekolah/staf. Hal ini juga bertujuan untuk membangun hubungan baik antara sekolah dan masyarakat setempat.
4. Tanggung jawab untuk mengembangkan program pengasuhan berada di tangan kepala sekolah  dan pemilik/pengawas sekolah setempat.
5. Anggaran tahunan harus mencakup pendanaan yang cukup untuk program kegiatan pengawasan, serta personel, bahan, dan peralatan yang memadai.
6. Peserta harus mengevaluasi efektivitas program pengawasan secara berkala.
7. Tidak akan ada kemajuan jika kita tidak bisa menentukan apa yang telah dicapai.
8. Supervisi bertujuan untuk menjelaskan temuan terkini dalam  penelitian pendidikan dan menerapkannya dalam praktik.
9. Tanggung jawab pengajaran umum mencakup pengembangan keterampilan belajar dan mengajar di kelas.

Beberapa bagian dalam supervisi pembelajaran ini menjadi dasar yang perlu diperhatikan sebelum dilakukannya supervisi pembelajaran di kelas, selain dari mempersiapkan berkas -berkas yang akan disupervisi, seperti perangkat pembelajaran dan media pembelajaran dan lainnya. 

Supervisi ini dilakukan kepada semua guru, baik dari supervisi internal maupun supervisi eksternal yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah  dalam naungan dinas pendidikan atau dalam naungan kementerian agama. 

SUPERVISI ILMIAH

Supervisi ilmiah adalah supervisi yang juga berlangsung pada kegiatan ilmiah di sekolah/madrasah. Bimbingan belajar hampir sama dengan bimbingan belajar. Bedanya, supervisi pembelajaran  khusus mengevaluasi proses pembelajaran di kelas yang dilakukan  guru dan  siswa, sedangkan supervisi akademik menyentuh aspek umum dan kompleks.

Supervisi ilmiah ini dilakukan dalam proses pembelajaran. Dalam supervisi ilmiah ini dilakukan dalam langka prosedural yang pasti sebagaimana langkah prosedural POAC, Perencanaan, Organisazing, Actuating, dan Controling. 

Disebut kompleks karena tidak hanya menyentuh pembelajaran, tetapi juga  kurikulum, penelitian, kelompok kerja guru, dan lain-lain. Bimbingan belajar berfokus pada tiga hal dalam pembelajaran: Pembelajaran diharapkan dapat membawa perbaikan pada pembelajaran yang berlangsung di kelas.

Tindakan pengawas harus dirancang secara formal untuk mendukung pengembangan keterampilan guru. Guru menjadi lebih kompeten dan profesional dalam pengembangan pembelajaran khususnya penggunaan alat/media pembelajaran.

Ruang lingkup supervisi akademik sangat relevan karena mempengaruhi dua aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan: guru dan siswa. Dukungan ilmiah menginginkan kedua unsur tersebut dapat berkembang  secara maksimal bersama-sama. Dalam melaksanakannya, badan pengawas penelitian mempunyai tugas dan tujuan sebagai berikut: 

• Mendukung pengembangan keterampilan guru
• Mengembangkan kurikulum

• Mengembangkan KKG atau kelompok bagi guru untuk mengembangkan penelitian tindakan kelas
• Hasil supervisi akademik dijadikan sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru
• Prinsip supervisi akademik antara lain: Praktis, sistematis, obyektif, realistis, berorientasi masa depan, konstruktif, kooperatif, berorientasi kekeluargaan, demokratis, dll.
• Kegiatan supervisi akademik  oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah menjadi dasar kurikulum, integritas media.
• Alat, kurikulum, rencana pembelajaran dan praktik pembelajaran untuk diterapkan guru  nantinya  dalam proses pembelajaran di kelas.

 

Dukungan Pemerintah untuk penurunan Angka Stunting dalam Bidang Kesehatan

 Kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus atau  prioritas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Kesehatan menjadi fokus penting dalam pembangunan desa. Tubuh yang sehat akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang pintar, sehat lahir dan batin.

 Dari segi keberlanjutan, dana desa  menggunakan sistem dan dikelola berdasarkan peraturan yang ada. Hal ini terutama berlaku di bidang kesehatan.

 Regulasi yang paling penting dalam bidang kesehatan  adalah pencegahan anak dengan kelainan tumbuh kembang atau Stunting. Di beberapa wilayah kasus akan Stunting sudah banyak mencuak ke berbagai media, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terkait dalam penurunan angka Stunting, dan kematian di usia balita karena berbagai faktor.

Olehhya itu, penting adanya pertemuan yang menggagas tentang materi Stunting ini, sebagaimana dalam program prioritas pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu penurunan Stunting melalui berbagai kegiatan khususnya dalam kegiatan posyandu yang berada di desa sebagai tindak lanjut langsung menyentuh masyarakat pelosok-pelosok Indonesia.

 Upaya  pencegahan kasus stunting di desa antara lain melalui program pemberian makanan tambahan gizi pada anak usia dini di Posyandu yang dilakukan setiap tahun oleh bidan  desa dan pelaksana pembangunan desa, yang dilaksanakan bekerjasama dengan pengurus Posyandu.

 Selain itu, prioritas anggaran dana desa juga berkaitan dengan kesehatan.

 Terdapat beberapa program penting diantaranya : 

Kenaikan insentif  minimal Rp 200.000 per bulan untuk kader Posyandu 

Kenaikan insentif minimal Rp 500.000 per bulan untuk bidan desa.

 Peningkatan insentif bagi KPM atau Pengurus Bina Lingkungan yaitu Rp 500.000 per bulan.

Makanan pendamping ASI tambahan  ini akan diberikan setiap bulan dan akan dimasukkan dalam rencana posyandu  puskesmas atau bidan desa.

 Makanan tambahan bayi yang sering diberikan adalah bubur kacang hijau atau bubur labu kuning atau jenis makanan lainnya.

 Hal ini akan dilakukan bekerjasama dengan posyandu setempat dengan menggunakan dana desa yang ada.

 Alasan makanan seperti bubur kacang hijau disiapkan secara massal oleh kader Posyandu adalah karena jika disiapkan dan dikelola bersama maka makanan yang ada bisa dibagikan kepada anak-anak kecil peserta Posyandu.

 Seperti yang terlihat pada foto di atas.

 Selain  itu,  pemberian makanan tambahan bayi mempunyai beberapa manfaat: Mencegah malnutrisi pada anak kecil di pedesaan Mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim Di masyarakat Mengurangi stunting  Meningkatkan gizi pada anak kecil.

 menganjurkan ibu dan bayinya untuk  datang ke Posyandu setiap bulan.

 Karena kue dan makanan yang dia sukai.

 Sebanyak dana yang diberikan. Makanan tambahan yang diberikan oleh bidan desa atau kader poshandu merupakan makanan yang kaya nutrisi dan diharapkan dapat dinikmati oleh semua anak kecil.

 Formula tambahan  diberikan setelah penimbangan, penimbangan, dan pengujian lainnya.

 Hal ini dikarenakan anak kecil lebih bersedia mengikuti tes jika melihat  makanan setelah tes atau pengukuran posyandu. 

 Anak kecil adalah sumber daya manusia yang  menjadi landasan dan standar bagi perkembangan umat manusia selanjutnya. Selain untuk makanan tambahan bagi balita yang posyandu,.makanan tambahan bagi bayi mulai usia 0 bulan sampai 9 bulan dalam kandungan juga perlu diperhatikan.ini berarti kondisi ibu atas makanan yang dikonsumsi mengandung gizi, dan vitamin yang menyuburkan tumbuh kembang janin dalam kandungan.  Dana desa juga dapat digunakan dalam pengadaan makanan tambahan bagi ibu hamil, seperti susu ibu hamil, obat tablet penambah darah atau vitamin-vitamin lainnya.

Selain daripada itu, dukungan pemerintah juga bisa bersifat mobilitas dari ibu hamil, balita, lansia dan seluruh masyarakat dalam mengadakan kesehatan dan berkunjung ke posyandu, Puskesdes, Pustu, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. 

 Oleh karena itu, pembangunan awal desa merupakan pembangunan yang bersumber dari dasar kemanusiaan.

 Mari kita mulai dari hal kecil dan membangun desa.

 Terima kasih, Masyarakat Desa. 

Metode Penyelesaian Konflik

Metode Penyelesaian Konflik 

Beberapa metode penyelesaian konflik yang paling banyak digunakan adalah:

A. Dominasi dan Penekanan: 

Dominasi dan Penekanan sebenarnya adalah  hal yang sama, namun ada beberapa perbedaan dalam cara penggunaannya. Persamaannya adalah: Mereka menekan konflik daripada menyelesaikannya, karena konflik yang muncul akan didorong kembali "ke bawah".

Hal ini menciptakan  situasi “menang-kalah” di mana pihak yang kalah dipaksa untuk tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi atau pihak yang  lebih berkuasa, yang biasanya menimbulkan ketidakpuasan dan permusuhan. Tekanan dan pengendalian dapat terjadi akibat 'paksaan'.

 Artinya, jika penguasa berkata: “Jangan banyak bicara, saya pemimpin di sini dan Anda harus bertindak sesuai keinginan saya,” maka semua  konflik “berakhir”. Penekanan yang ada menjelaskan tentang adanya kepemimpinan dari penguasa yang bersifat otoriter. 

 B. Smoothing

Smoothing adalah suatu metode penyelesaian perselisihan antar subsektor dan sektor dengan kepemimpinan yang terkoordinasi. Pisahkan subsektor yang menimbulkan konflik – orang-orang yang hadir mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan yang sama, memastikan konflik yang ada tidak melibatkan pergantian posisi atasan dan bawahan, sehingga mereka yang berada di puncak. Adanya penjelasan menyangkut tentang tidak bolehnya meremehkan antar anggota dalam organisasi ataupun dari organisasi dengan organisasi lainnya.  Jangan remehkan mereka yang berada di posisi bawah yang memperbolehkan Anda bersuara, begitu pula sebaliknya.

C.Leveling 

LEVELING adalah metode penyelesaian konflik yang lebih diplomatis, di mana seorang manajer meremehkan tingkat dan signifikansi suatu perselisihan dan  membujuk salah satu pihak untuk "mengalah". Cara ini bisa efektif jika pengelola memiliki informasi lebih banyak  dibandingkan pihak yang berselisih dan memberikan penawaran yang dapat diterima. Oleh karena itu,  pemimpin tidak bisa memihak dan harus menjadi penengah bagi pihak-pihak yang berkonflik.

metode penyelesaian secara leveling ini sangat digemari dan sering dilakukan oleh beberapa organisasi, walaupun disatu sisi akan menimbulkan efek tidak jerah dan kegiatan tidak pesimis dan sifat mengalah sebelum berperang. Sebagaimana yang terjadi bahwa ketika ada konflik yang terjadi selalu mengalah, maka kita bisa diremehkan oleh orang lain. Ini akan berefek pada kehidupan dimasa yang akan datang.

D. Penghindaran: 

Kelompok yang berselisih berkonsultasi dengan manajer  untuk mengambil keputusan mengenai masalah yang dihadapi, namun manajer  tidak memiliki sikap tertentu, sehingga tidak ada pihak yang senang dengan situasi tersebut.

Salah satu cara untuk menghindari hal ini adalah dengan berpura-pura tidak tahu.  Hal ini sama saja dengan menunda atau menunda penyelesaian perselisihan yang ada. menghindar dari segala permasalahan yang ada akan membuat suatu hal menjadi tidak maju atau senantiasa stagnan pada tempat tertentu.

E.  Aturan Mayoritas

Upaya untuk menyelesaikan konflik dengan suara mayoritas dapat menjadi metode yang efektif jika anggota kelompok yang ada yakin bahwa metode tersebut dapat dilakukan. Namun ketika kelompok tertentu yang memperoleh suara terbanyak selalu menang, maka pihak yang selalu kalah  merasa tidak puas dan tidak berdaya.

Aturan Mayoritas yang terjadi lahir dan menjadi suatu kebiasaan dan aturan secara tidak tertulis akan lahir menjadi budaya kantor atau budaya dalam berorganisasi. olehnya itu, belajar dari pengalaman menjadi suatu hal yang menjadi aturan mayoritas organisasi.

F. Kompromi

Melalui perilaku kompromi, manajer berupaya menyelesaikan konflik dengan meyakinkan masing-masing pihak yang bernegosiasi bahwa tujuan tertentu harus dikorbankan untuk mencapai tujuan lainnya.

Dari sudut pandang, kompromi adalah metode penyelesaian konflik yang lemah karena  biasanya tidak menghasilkan solusi terbaik yang dapat membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya. Bentuk-bentuk kompromi antara lain: Pemisahan: Pihak-pihak yang bersengketa dipisahkan hingga mencapai kesepakatan.

 G. Arbitrase

Suatu cara dimana para pihak yang bersengketa menerima keputusan pihak ketiga. Biasanya diwakili oleh seorang administrator. Penyelesaian karena perubahan: Ini menggunakan peristiwa acak tertentu, seperti lemparan koin, untuk menentukan hasilnya. Ketergantungan pada aturan: Metode berdasarkan buku/aturan yang berlaku. 

H. Suap

Ketika pihak tertentu menerima imbalan tertentu sebagai imbalan untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung.

Pemecahan Masalah Terpadu Konflik dalam kelompok dipindahkan ke situasi pemecahan masalah bersama di mana konflik tersebut dapat diselesaikan melalui penerapan teknik pemecahan masalah, di mana pihak yang berselisih berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang timbul di antara mereka.

 Ada tiga jenis penyelesaian sengketa diantaranya integratif: Konsensus: Pihak-pihak yang berkonflik berkumpul untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Mereka tidak berusaha meraih kemenangan  untuk pihak mereka serta  Konflik: Pihak-pihak yang berkonflik mengungkapkan pandangannya secara langsung kepada pihak lain.